Korupsi Pungutan PTSL, Kades dan Oknum Perangkat Desa Ditangkap Polisi
Hukum & Kriminal

Korupsi Pungutan PTSL, Kades dan Oknum Perangkat Desa Ditangkap Polisi

Mungkid,(magelang.sorot.co)--Sat Reskrim Polres Magelang berhasil mengungkap kasus tindak pidana korupsi pungutan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun anggaran 2018, yang dilakukan oleh tiga oknum perangkat Desa Wringin Putih, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.

"Pada tahun 2018, Polres Magelang telah melakukan penyidikan dan pemberkasan sudah dinyatakan lengkap dan juga P21 oleh pihak Kejaksaan. Rencana tahap dua akan dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka kepada Kejaksaan Negeri Magelang," ungkap Kapolres Magelang melalui Kasat Reskrim, AKP Hadi Handoko dalam rilisnya, Kamis (30/4/2020).


Adapun tiga oknum tersangka tersebut antara lain berinisial, MH (60) mantan Kasi Pemerintahan Desa Wringin Putih, SP (42) mantan Kepala Desa Wringin Putih periode 2014-2018, dan ML (57) merupakan Sekretaris Desa Wringin Putih, Kecamatan Borobudur. 

"Modus operandinya, ketiga pelaku ini bekerjasama melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yakni yang pertama keputusan Menteri Agraria dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah, bahwa dalam pengurusan PTSL ini biaya yang dikeluarkan hanya sebesar Rp 150 ribu saja. Namun para pelaku melakukan pungutan secara bervariasi dengan maximal biaya pungut sebesar Rp 750 ribu," papar AKP Hadi.

Dari hasil penyelidikan, lanjut AKP Hadi, pihaknya telah mengantongi bukti berupa uang sebesar Rp 164.296.900 dari hasil pungutan yang dilakukan oleh ketiga oknum perangkat desa tersebut dan beberapa dokumen dalam pengurusan PTSL yang tidak sesuai dengan peraturan.

Terhadap ketiga tersangka akan dikenakan dengan Pasal 12 huruf e UURI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UURI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberatan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.